Wali Kota Bandung Bentuk Satgas Toleransi untuk Peribadatan

Bandung – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil membentuk Satuan Tugas (Satgas) Toleransi untuk menjaga kelancaran peribadatan berbagai agama. Pembentukan satuan tugas yang dikoordinasikan bersama Kepolisian Resor Kota Besar Bandung ini terkait beberapa kejadian terkait kebebasan beragama dan beribadah di Bandung. “Ini tim pertama yang bapak ibu (bisa) hubungi jika ada ada hal potensi gangguan dalam peribadatan. Mudah-mudahan satgas toleransi ini bisa melahirkan rasa tenang, semua dilindungi negara, tidak oleh kalah oleh yang tidak hargai persatuan dan kesatuan,” kata Ridwan saat membuka Seminar Kerukunan Umat Beragama di Aula Kementerian Agama Kota Bandung, Selasa (20/12). Namun demikian Emil panggilan Ridwan Kamil, ternyata belum memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi terkait Satgas Toleransi ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Yusuf Umar memaparkan, satgas terdiri dari pemuda perwakilan lintas agama. Para pemuda itu akan mendapatkan pembinaan dari kepolisian terkait perlindungan hukum bagi warga negara yang akan melaksanakan kegiatan ibadahnya. “Diterjunkan buat mengamankan kegiatan beribadah,” terang Yusuf. Gangguan Dalam dua pekan terakhir, kegiatan beribadat di Kota Bandung mengalami gangguan. Mulai dari penghalang-halangan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani pimpinan Pendeta Stephen Tong oleh organisasi massa Pembela Ahlu Sunna dan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia awal Desember lalu. Akhir pekan kemarin, kegiatan penggalangan dana oleh Paduan Suara Universitas Padjadjaran di Trans Studio Mal terpaksa dihentikan. Berdasarkan pengakuan seorang anggota paduan suara tersebut, dia dan rekan-rekannya tengah menyanyikan lagu-lagu bertema Natal dan didatangi oleh seorang bapak. Pria yang usianya diperkirakan lebih dari 50 tahun itu mendatangi mereka dan mempertanyakan apakah di antara paduan suara itu ada yang beragama Islam. Sembari bertanya, dia juga merekam kegiatan paduan suara tersebut menggunakan smartphonenya. “Itu bisa lapor petugas keamanan dulu, itu kan yang menganggu hanya satu orang. Tinggal dibuka dialog ditengahi oleh keamanan, jangan takut lakukan prosedur pertama. Kalau tidak memungkinkan bisa lapor polisi,” kata Ridwan. Sebelumnya, Ridwan juga menerbitkan surat edaran tentang imbauan bagi pengusaha agar tidak memaksakan karyawannya untuk mengenakan atribut bertema Natal. Penerbitan surat edaran itu merupakan antisipasi terkait kemungkinan pihak-pihak yang hendak menggerebek atau main hakim sendiri perihal pemaksaan penggunaan atribut bertema Natal bagi karyawan yang tidak merayakan Natal. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Komisaris Besar Hendro Pandowo mengungkapkan, pihaknya tidak akan mentolelir organisasi massa yang melakukan sweeping terkait atribut bertema Natal di pusat-pusat perbelanjaan. “Tidak boleh (sweeping), dilarang. Sudah ada kesepatakan untuk beri informasi pada kita, saat ada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) itu dilanggar,” kata Hendro yang sudah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Bandung. Terkait pengamanan ibadah Natal, Hendro mengatakan, ada 156 gereja di Kota Bandung yang bakal dikawal petugas kepolisian. Pada setiap gereja ditempatkan antara tiga sampai lima personil. “Sesuai ancaman kerawanan (tempat kumpul orang). Ada tiga belas gereja jadi prioritas karena jemaahnya lebih dari seribu serta lokasinya di pinggir jalan,” kata Hendro lagi. Adi Marsiela/JEM Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu