Paripurna Sahkan Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas

Jakarta – Rapat Paripurna DPR menyetujui Rancangan revisi Undang-undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) untuk masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2016. Keputusan mengubah Prolegnas prioritas dilaksanakan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/12). “Apakah perubahan Prolegnas 2016 bisa disetujui?” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat itu dan diikuti pernyataan “setuju” dari para anggota dewan peserta rapat. Revisi UU tersebut fokus pada perubahan dua pasal, yakni Pasal 15 ayat (1) yang mengatur jumlah pimpinan MPR dan Pasal 84 ayat (1) terkait jumlah pimpinan DPR. Dalam rapat itu sempat diskors setelah anggota Fraksi PDIP Aria Bima meminta agar pimpinan sidang dan pimpinan fraksi membicarakan kemungkinan pembahasan UU MD3 dilaksanakan pada hari ini juga. “Kami usulkan sidang bisa diskors. pimpinan bisa bicara di pimpinan fraksi,” kata Aria Bima. Setelah lobi dilaksanakan, hasilnya adalah bahwa proses revisi UU MD3 tak dilaksanakan pada hari ini. Namun akan dikerjakan pada masa reses. Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo, menyatakan bahwa dengan keputusan itu, pimpinan DPR memberi izin menggunakan masa reses DPR yang dimulai 16 Desember, sebagai waktu pembahasan RUU itu. Firman mengatakan, pembahasan akan dimulai dari rapat internal Baleg melakukan harmonisasi RUU, yang hasilnya akan dibahas lebih lanjut di tataran pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Firman menjelaskan, meski masuk ke Prolegnas 2016, UU MD3 memungkinkan dibahas hingga 2017. “Bisa dibahas tahun depan dengan mekanisme carry over. Ada banyak RUU juga yang dimulai pembahasan di tahun sebelumnya, dibahas lagi di tahun berikutnya,” kata Firman. Markus Junianto Sihaloho/WBP BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu